Tuesday, 20 October 2026 Waktu Berita daerah Riau dan Sumatera, faktual dan berimbang.
BREAKING NEWS
HSN 2026 di Pekanbaru, Santri Diajak Bantu Korban AsapDokumen Scrap PT Singatac di Lobam DipertanyakanRumah Bebas Asap untuk Santri Pekanbaru DiluncurkanKeamanan Siber Pemkab Kuansing Diperkuat, Ini LangkahnyaKasi Datun Kuansing Pamit, Singgung Keramahan WargaMP Club Pekanbaru Digerebek, 68 Orang DiamankanAsap Kembali Selimuti Pekanbaru, PMII Desak AksiKompensasi Lahan Seismik 3D di PALI Masih DipersoalkanUsai Pacu Jalur, Demokrat Kuansing Bersihkan TepianTiga Orang Diamankan Tim Elang Kuantan soal Sabu
Bisnis

Paving Block Diduga Tak Sesuai Mutu Ditolak Warga Pandeglang

Paving Block Diduga Tak Sesuai Mutu Ditolak Warga Pandeglang
Advertisement

Sejumlah warga di Kampung Karet, Desa Kiarapayung, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang, melayangkan protes. Persoalannya: pengiriman material paving block untuk proyek “Paket Konsolidasi Ruas Jalan Paket 5” yang dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pandeglang. Paving yang datang diduga berkualitas rendah atau disebut paving “budug”.

Data proyek menyebutkan cakupan pekerjaan meliputi enam kecamatan: Cimanggu, Cibalung, Sobang, Cigeulis, Cibitung, dan Panimbang. Kontrak bernomor 620/S/SP/RHU/DPUPR-BM/2026 itu tertanggal 2 Juli 2026. Nilai kontrak Rp1.442.682.843,95 berasal dari APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2026. Masa pelaksanaannya 90 hari kalender.

Keluhan warga muncul karena paving block yang datang dinilai tidak memenuhi standar teknis: permukaannya kasar dan mudah pecah. Menurut salah seorang warga, kiriman paving “budug” itu membuat warga geram. Penolakan tersebut mendapat dukungan dari pihak kecamatan. Lewat pesan komunikasi yang beredar, Camat Cibitung mengonfirmasi sudah menyampaikan aspirasi warga kepada Dinas PUPR.

Sampai saat ini, Dinas PUPR Kabupaten Pandeglang dan kontraktor pelaksana, CV. Z EMPAT, belum memberi keterangan resmi. Sejumlah tuntutan disampaikan warga: uji laboratorium independen oleh Dinas PUPR, penghentian pemasangan material yang tidak sesuai, penggantian material sesuai RAB oleh kontraktor, dan pengawasan ketat dari APIP, DPRD, serta APH agar anggaran miliaran rupiah itu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Apa yang disampaikan warga dan camat memperlihatkan kepedulian pada mutu pekerjaan dan penggunaan anggaran publik. Material yang disoal mesti diuji berdasar dokumen pengadaan dan spesifikasi teknis yang berlaku. Uji itu yang nantinya menentukan sikap: pekerjaan diteruskan, dibetulkan, atau butuh penjelasan dari pelaksana. Tanggapan pemda, rekanan, dan warga akan terus diikuti agar pemberitaannya berimbang.

Bagikan berita
Facebook Telegram

Transparansi redaksi: artikel ini ditulis oleh Habibillah. Baca Pedoman Redaksi.

Advertisement