Wakapolda Riau Tegaskan Penertiban PETI di Kuansing

Teluk Kuantan — Wakil Kepala Kepolisian Daerah Riau, Brigjen Pol Adrianto Jossy Kusumo, berkunjung ke Kabupaten Kuantan Singingi pada Rabu, 31 Juli 2025. Kunjungan kerja itu digunakan untuk mengoordinasikan penanganan penambangan emas tanpa izin (PETI) dan menjaga situasi wilayah menjelang Festival Pacu Jalur. Pertemuan berlangsung bersama Bupati Kuansing Suhardiman Amby, Kapolres Raden Ricky Pratiningrat, unsur Forkopimda, pejabat pemerintah kabupaten, dan jajaran Polda Riau.

Dalam rapat di kantor bupati, pemerintah daerah memaparkan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan aktivitas PETI, termasuk dampaknya di kawasan aliran Sungai Kuantan. Wakapolda menyatakan Polda Riau mendukung upaya pemerintah daerah untuk menertibkan kegiatan tersebut. Ia juga menyampaikan bahwa personel Brimob dan Samapta telah disiapkan untuk membantu tindakan di lapangan. Penanganan, menurut rilis kepolisian, direncanakan berlangsung tegas dan berkelanjutan, disertai pendekatan sosial agar warga memahami risiko kegiatan tambang ilegal.

Pembahasan juga menyentuh kebutuhan solusi ekonomi yang sah bagi masyarakat. Dalam pertemuan itu, perwakilan Dinas ESDM Provinsi Riau menyampaikan bahwa proses penerbitan Izin Pertambangan Rakyat sedang berjalan. Skema legal tersebut ditujukan untuk memberi kepastian hukum dan membuka ruang bagi kegiatan pertambangan rakyat yang dapat dikendalikan. Pemerintah daerah dan kepolisian juga menyoroti pentingnya menjaga sungai serta lingkungan sekitar selama persiapan festival.

Pada hari yang sama, Wakapolda meninjau kawasan Tepian Narosa untuk melihat kesiapan lokasi Pacu Jalur dan titik pengamanan. Pemerintah Kabupaten Kuansing melaporkan bahwa ia turut menyaksikan pemasangan papan larangan aktivitas PETI di sepanjang Sungai Kuantan. Dengan demikian, agenda kunjungan mencakup koordinasi kebijakan, kesiapan personel, dan penanda larangan di lapangan; laporan yang ditelaah tidak mencatat angka penindakan atau penangkapan sebagai hasil rapat tersebut. Kunjungan ini menempatkan penertiban PETI sebagai agenda berkelanjutan, bukan semata langkah sementara menjelang festival.

Penertiban PETI membutuhkan pengawasan berkelanjutan karena kegiatan tersebut dapat berpindah lokasi dan memengaruhi kondisi sungai maupun lingkungan sekitar. Aparat perlu menggabungkan penindakan dengan edukasi agar masyarakat memahami risiko serta ketentuan yang berlaku. Pemerintah daerah dan unsur terkait juga memiliki peran dalam mencari solusi bagi warga yang bergantung pada aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Perkembangan kebijakan dan tindakan lapangan akan dipantau redaksi.

Transparansi redaksi: artikel ini ditulis oleh Habibillah. Baca Pedoman Redaksi.